Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Anton S Tampubolon mengatakan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali membutuhkan banyak tenaga pengajar.

“Kendala yang kami lihat di BPPTD Bali ini adalah kurangnya jumlah pengajar, sedangkan nanti ditahun 2015 akan ‘booming’ Balai Diklat dan Sekolah Tinggi perhubungan, seperti yang sudah dilaporkan Kepala BPPTD Bali, Pak Salman, dilaporkan 2 ribu yang mendaftar, tapi kami hanya mampu 9 ratus, 1100 nya kami tidak mampu menerima,”jelas Anton dihadapan rombongan Tim Kunker Komisi V DPR, Kamis, (28/8).

Ia menambahkan, tahun 2015 juga UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan berlaku, dan semua PNS harus berkompeten disemua bidang, “Tahun 2015 UU ASN berlaku, dan PNS semua harus kompeten, baik diterminal, jalan, tempat pengujian dan sebagainya, nah mereka itu kan nantinya akan sekolah disini tidak lagi didaerah, untuk itu kendala kami ialah jumlah pengajar,”tegasnya.

Oleh karena itu, tambahnya, karena jumlah pengajar yang direkrut terbatas formasinya, maka Balai Diklay ini meminjam tenaga pengajar dari Perguruan Tinggi, dan Dirjen Perhubungan , serta praktisi.

Selain itu, Anton juga melaporkan, bahwa dalam hal anggaran juga masih dibutuhkan banyak, terlebih lagi untuk laboratorium dan simulator

Dalam penjelasannya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali kampus ini memiliki peran yaitu untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan Darat melalui 2 jalur.

Jalur pertama adalah pendidikan tinggi, hingga saat ini DPPTD Bali memiliki program studi D2 pengujian kendaraan bermotor yang lulusannya nanti adalah memiliki kompetensi menguji kendaraan bemotor wajib uji seluruh Indonesia,

“Sedangkan jalur kedua adalah pembangunan SDM Perhubungan Darat melalui pelatihan teknis pada bidang perhubungan darat dari mulai bidang perencanaan transportasi, manajemen rekayasa lalu lintas, angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan transportasi jalan,”terangnya.

Seperti diketahui, jelas Anton, dalam era Otda ini terdapat kurang lebih 534 provinsi kabupaten kota, yang jumlah aparatur perhubungan darat seluruhnya adalah 29 ribu seluruhnya, “Itulah yang diberi tugas kepada kami dan kami bagi peran pada kampus-kampus kami yaitu di Palembang khusus yang menangani ASDP, di STTD khusus menangani perguruan tinggi transportasi darat dan diklat teknis, di Madiun Perkerata Apian, di Bali manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan umum, dan terakhir di Tegal khusus mengenai poli tekhnik keselamatan transportasi jalan,”ujarnya.

“Saya kira dengan 29 ribu aparatur pemerintah daerah yang harus memiliki kompetensi dan diklatnya tidak hanya sekali tetapi setiap periode waktu harus ditingkatkan, dan memerlukan balai-balai diklat seperti yang ada di Bali, untuk itu, saya mohon arahan, pembinaan sehingga peran kami bisa berfungsi dengan baik,”katanya mengakhiri paparannya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR selaku pimpinan Tim Kunker Komisi V DPR Teguh Juwarno mengatakan, kedatangan dewan kali ini untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan terutama untuk melihat langsung penyelenggaraan pendidikan pelatihan di Balai BPPTD.

“Kami juga kami ingin mendengar tantangan hambatan dan harapan kedepan karena dalam kapasitas kewenangan parlemen, kita punya hak konstitusional untuk kemudian memberikan dalam bentuk dukungan dan support agar bagaimana pengembangan SDM ini betul betul kedepannya,  menjadi salah satu yang harus lebih diperhatikan, kenapa? karena menurut saya pada akhirnya teknologi boleh hebat, peralatan boleh lengkap, tapi kalau kemudian yang mengoperasikan tidak punya hati maka kemudian alat dan peralatan itu akan bisa menjadi alat yang menyebabkan kerusakan,”harap Teguh yang juga politis dari F-PAN ini.(nt), foto : nita juwita/parle/eka hindra.